Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara dibentuk untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan sebagai simbol identitas nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang lbu Kota Negara. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu memberikan kebijakan khusus pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal kepada pelaku usaha yang melakukan investasi dan kegiatan ekonomi dan/atau membiayai ...

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan memuat mengenai segala sesuatu tentang Antariksa dan yang berkaitan dengan eksplorasi dan pendayagunaan Antariksa. Pengaturan tersebut memuat penyelenggaraan keantariksaan, pengembangan, pelindungan, penyelenggara keantariksaan, teknologi sensitif kentariksaan, alih teknologi, keamanan, keselamatan, wahana Antariksa, roket, satelit, asing, dan badan. Lingkup materi pengaturan ini meliputi: a) Penguasaan dan Pelindungan teknologi Keantariksaan; b) standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan; dan c) peran serta masyarakat dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran dibentuk untuk lebih mengoptimalkan peran penganggaran dalam mendukung pembangunan nasional, mengakomodasi penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, dan penerapan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah maka terhadap mekanisme penyusunan nencana kerja dan anggaran melalui penguatan penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam proses penganggaran perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan dibentuk untuk mendukung sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Pengaturan ini memuat mengenai tindak pidana di sektor jasa keuangan, penyidik Otoritas Jasa Keuangan, penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, koordinasi dan pegawai tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik dibentuk karena pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pengaturan ini memuat mengenai objek, subjek dan wajib pajak, nilai jual tenaga listrik, masa pajak dan tahun pajak.