Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk dalam rangka tertib administrasi tata Kelola barang milik daerah khususnya terkait kendaraan perorangan dinas dan rumah negara serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tunjangan kesejahteraan bagi pimpinan da anggota DPRD, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan perorangan dinas, serta belanja rumah tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak dibentuk untuk menghindari anak dari perampasan kemerdekaan yang dapat menurunkan minat, bakat, dan inovasi serta menghambat tumbuh kembang anak. Sehingga dalam peraturan ini diupayakan lebih mengedepankan peningkatan dan penanaman rasa tanggung jawab kepada anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain Dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian dibentuk bahwa Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan PTKL bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan calon pegawai dan pegawai pada Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerjanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain Dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian memuat mengenai pendidikan tinggi pada Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian beserta penyelenggaraannya; evaluasi dan akreditasi; dan sanksi administratif atas pelaksanaan pendidikan tinggi pada Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dibentuk karena negara menjamin pelindungan hak status kewarganegaraan bagi setiap orang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberian kewarganegaraan Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara kepada anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang ...