Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia Dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dibentuk untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia guna menjaga kedaulatan negara, kepastian hukum, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam rangka penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dart hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyinergian tugas dan fungsi dari beberapa kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan di laut. ...

PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2018 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan dibentuk dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga perlu menegaskan Pancasila sebagai muata wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan. Dalam pengaturan mengenai badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan perlu diselaraskan dengan mekanismen akreditasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memuat mengenai pegawai negeri sipil, pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang menghukum, disiplin PNS, masuk kerja, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin, upaya administratif, unit kerja, dampak negatif, dan Menteri. 

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penjualan Meterai memuat mengenai bea materai, materai, materai tempel, materai elektronik, materai dalam bentuk lain, dan Menteri. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai ruang lingkup dan penunjukan para pihak sebagai pelaksana dalam rangka pengadaan, pengelolaan, dan penjualan Meterai. Peraturan Pemerintah ini disusun sedemikian rupa untuk menjaga keamanan dan menjamin ketersediaan Meterai di masyarakat.