Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2023 tentang Magang Mahasiswa di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dibentuk untuk mengatur dan memberikan kesempatan pembelajaran dan pengalaman kerja bagi mahasiswa yang mana dalan peraturan ini memuat perencanaan magang, peserta magang, mekanisme penerimaan magang, hak dan kewajiban peserta magang, pelaksanaan magang, dan laporan magang.

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial memuat mekanisme Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. 

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial dan bahwa dengan adanya dinamika organisasi akibat kebijakan yang berasal dari internal dan eksternal serta penyerdehanaan birokrasi pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka perlu dilakukan perubahan organisasi dan tata kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. 

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan standar pelayanan publik yang memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga perlu diubah.