Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dibentuk untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sesuai dengan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dibentuk untuk menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin. Dalam Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan kebijakan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memuat pemberitahuan mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur mengenai ekosistem sektor keuangan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam, perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi, sistem keuangan yang makin maju, serta untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, diperlukan pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta asas-asas hukum yang diakui. Undang-Undang ini berisi Buku Kesatu dan Buku Kedua.