Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi merarui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Anggota KY

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Industri Pertahanan ini mengatur industri pertahanan terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta, alpalhankam, proses rekrutmen, fungsi serta pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim dibentuk untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim yang memuat hak-hak hakim seperti gaji pokok, tunjangan, rumah negara, fasilitas transportasi, biaya dinas, dan penghasilan pensiun.