Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten memuat mengenai kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Peningkatan pelindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung memuat ketentuan prosedural dalam seleksi calon Hakim ad hoc, serta kriteria-kriteria yang harus dipenuhi calon Hakim ad hoc.

Peraturan Komisi Yudisial RI  Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik memuat ketentuan mengenai Layanan Informasi Publik Komisi Yudisial.

Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung memuat ketentuan prosedural dalam seleksi calon Hakim Agung, serta kriteria-kriteria yang harus dipenuhi calon Hakim Agung.

Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung memuat ketentuan prosedural dalam seleksi calon Hakim ad hoc, serta kriteria-kriteria yang harus dipenuhi calon Hakim ad hoc.