Bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian dengan undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2015-2019

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Komisi Yudisial dibentuk untuk memberikan dukungan pelayanan bidang keprotokolan kepada Anggota Komisi Yudisial dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Komisi Yudisial.

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial ini memuat mengenai tunjangan kinerja, prestasi kerja, kelas jabatan, sasaran kerja, perilaku pekerja, pejabat penilai dan disiplin PNS.