Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur tentang organisasi masyarakat dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan memuat mengenai kewajiban negara untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk untuk melindungi dan menjaga secara khusus harkat dan martabat anak yang berhadapan dengan hukum. 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dibentuk untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim oleh Komisi Yudisial.