Please enable JS

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan

19 Nov 2010 / Administrator / Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan diatur untuk penyesuaian tumbuh dan kembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa sesuai dengan asas-asas yang berlaku. Didalam nya juga diatur mengenai acara kenegaraan, acara resmi, tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.
Selengkapnya

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

29 Okt 2009 / Administrator / Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dibentuk untuk pemanfaatan sumber daya ikan karena perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan. Dengan daya dukung yang ada dan kelestariannya hal tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
Selengkapnya

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

29 Okt 2009 / Administrator / Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Selengkapnya

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

29 Okt 2009 / Administrator / Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Selengkapnya

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

29 Okt 2009 / Administrator / Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Selengkapnya