22 Nov 2016 /
Administrator /
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.
26 Agu 2016 /
Administrator /
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten memuat mengenai kekayaan
intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di
bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa
dan memajukan kesejahteraan umum. Peningkatan pelindungan paten sangat penting bagi
inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan
hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong
kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat.
01 Nov 2015 /
Administrator /
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
bahwa terjadinya kekosongan keanggotaan pimpinan komisi pemberantasan korupsi telah mengganggu kinerja komisi pemberantasan korupsi dan untuk menjaga kesinambungan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu pengaturan mengenai pengisian keanggotaan sementara pimpinan komisi pemberantasan korupsi. Dan ketentuan mengenai pengisian keanggotaan sementara pimpinan komisi pemberantasan korupsi belum diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
18 Mar 2015 /
Administrator /
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian dengan undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.
01 Nov 2014 /
Administrator /
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Bahwa perlu dibentuk UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk perundang-undangan, mengingat dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.