Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memuat ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan memuat mengenai badan hukum pendidikan pemerintah, badan hukum pendidikan pemerintah daerah, badan hukum pendidikan masyarakat, badan hukum pendidikan penyelenggara. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memuat mengenai siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, ketentuan pidana.