Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dibuat untuk mengatur pengelolaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memuat mengenai peranan dan kedudukan tenaga kerja sebagai pelaku dan tujuan pembangunan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya. Selain itu, untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara dibuat untuk memacu kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara serta untuk mengembangkan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dibuat untuk untuk mencapai tujuan, pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sumber perpajakan. Selain itu juga dalam proses penyelesaian sengketa pajak memerlukan proses penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana.

Undang-Undang 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dibentuk untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata diseluruh tanah air serta dapat meproses dan menyelesaikan sengketa pajak yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana.