Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaporan Harta Kekayaan di Komisi Yudisial memuat berbagai instruksi pelaporan harta kekayaan di Komisi Yudisial dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan integritas Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Komisi Yudisial.

Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat memuat ketentuan dan prosedur bagaimana Komisi Yudisial menangani laporan yang diajukan oleh masyarakat kepada Komisi Yudisial.

bahwa terjadinya kekosongan keanggotaan pimpinan komisi pemberantasan korupsi telah mengganggu kinerja komisi pemberantasan korupsi dan untuk menjaga kesinambungan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu pengaturan mengenai pengisian keanggotaan sementara pimpinan komisi pemberantasan korupsi. Dan ketentuan mengenai pengisian keanggotaan sementara pimpinan komisi pemberantasan korupsi belum diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Rancangan Peraturan Komisi Yudisial dan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial memuat mekanisme penyusunan rancangan Peraturan Komisi Yudisial dan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua unit di Sekretariat Komisi Yudisial.