Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Nama Jabatan Dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/764/M.SM.02.00/2023, Hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Komisi Yudisial, perlu melakukan perubahan kelas jabatan administrator dan jabatan pengawas di Komisi Yudisial. 

Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik memuat pemberitahuan pemberlakuan mengenai sistem merit dalam manajemen pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. 

Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial memuat mengenai mendukung hak dan kesempatan pegawai dalam mengembangkan kompetensi berdasarkan rencana pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan rencana strategis dan skala prioritas yang ditetapkan Komisi Yudisial, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial memuat mekanisme manajemen talenta Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. 

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial memuat mekanisme standar pelayanan publik Komisi Yudisial dan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan standar pelayanan publik yang baik sehingga perlu diganti.