Please enable JS

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

25 Mar 2003 / Administrator / Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memuat mengenai peranan dan kedudukan tenaga kerja sebagai pelaku dan tujuan pembangunan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya. Selain itu, untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi.
Selengkapnya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara

25 Feb 2003 / Administrator / Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara dibuat untuk memacu kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara serta untuk mengembangkan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya.
Selengkapnya

UUD 1945

10 Agu 2002 / Administrator / Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Selengkapnya

Undang-Undang 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

12 Apr 2002 / Administrator / Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Undang-Undang 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dibentuk untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata diseluruh tanah air serta dapat meproses dan menyelesaikan sengketa pajak yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana.
Selengkapnya

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

12 Apr 2002 / Administrator / Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dibuat untuk untuk mencapai tujuan, pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sumber perpajakan. Selain itu juga dalam proses penyelesaian sengketa pajak memerlukan proses penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana.
Selengkapnya