Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan memuat mengenai kewajiban negara untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dibentuk untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada komisi yudisial.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Seleksi Pengangkatan Hakim dibentuk untuk mengatur kedudukan hakim sebagai pejabat negara, seleksi pengangkatan hakim, pendidikan calon hakim, dan magang.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat mengenai prinsip-prinsip penegakan KEPPH, kewajiban serta larangan bagi hakim, tingkat dan jenis pelanggaran serta sanksi. 

Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama memuat mengenai pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai hasil pemeriksaan dan/atau penjatuhan sanksi. Memuat juga mengenai tata cara pemeriksaan dan susunan tim pemeriksaan.