Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim memuat mengenai sifat, tata cara pembentukan dan susunan Majelis Kehormatan Hakim, tata kerja, serta mengatur mengenai keputusan dan pelaksanaan Keputusan.

Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016 memuat mengenai garis besar kebijakan dan strategi Komisi Yudisial tahun 2012-2016 untuk menjadi pedoman bagi Komisi Yudisial dalam menyelenggarakan kewenangan dan tugas-tugas yang diamanatkan oleh konstitusi. Hal tersebut memuat memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Yudisial, serta arah kebijakan dan strategi Komisi Yudisial untuk mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk untuk melindungi dan menjaga secara khusus harkat dan martabat anak yang berhadapan dengan hukum. 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial memuat mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, tata kerja serta pengangkatan dan pemberhentian.

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial disusun sebagai pedoman dan petunjuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.