Please enable JS

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2015-2019

16 Mar 2015 / Administrator / Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2015-2019
Selengkapnya

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Komisi Yudisial

05 Mar 2015 / Administrator / Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Komisi Yudisial
Selengkapnya

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

02 Jan 2015 / Administrator / Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Selengkapnya

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

29 Des 2014 / Administrator / Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Selengkapnya

Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Administrasi Pemerintahan

01 Nov 2014 / Administrator / Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Bahwa perlu dibentuk UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk perundang-undangan, mengingat dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Selengkapnya