Please enable JS

Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat

09 Nov 2015 / Administrator / Peraturan Komisi Yudisial
Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat
Selengkapnya

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

01 Nov 2015 / Administrator / Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
bahwa terjadinya kekosongan keanggotaan pimpinan komisi pemberantasan korupsi telah mengganggu kinerja komisi pemberantasan korupsi dan untuk menjaga kesinambungan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu pengaturan mengenai pengisian keanggotaan sementara pimpinan komisi pemberantasan korupsi. Dan ketentuan mengenai pengisian keanggotaan sementara pimpinan komisi pemberantasan korupsi belum diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selengkapnya

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial

11 Agu 2015 / Administrator / Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial
Selengkapnya

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Rancangan Peraturan Komisi Yudisial dan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

10 Agu 2015 / Administrator / Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Rancangan Peraturan Komisi Yudisial dan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
Selengkapnya

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

18 Mar 2015 / Administrator / Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian dengan undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.
Selengkapnya