Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dibentuk dalam rangka penyelarasan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah meliputi penyelenggaraan: a) sinergi kebijakan fiskal nasional; b) pebiayaan utang daerah; c) dana abadi daerah; dan d) sinergi pendanaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara mengatur mengenai jasa pembinaan dan penyelenggaraan penilaian kompetensi, jasa penyelenggaraan pelatihan teknis dan fungsional, penyetaraan assessor independent, akreditasi, penggunaan sarana dan prasarana, pelatihan, pembekalan, monitoring, sertifikasi kompetensi, dan penilaian kompetensi, biaya transportasi, akomodasi serta konsumsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dibentuk untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum, dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum.