Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta asas-asas hukum yang diakui. Undang-Undang ini berisi Buku Kesatu dan Buku Kedua. 

1. BAB I Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana

2. BAB II Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

3. BAB III Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan

4. BAB IV Gugurnya Kewenangan Penuntutan Dan Pelaksanaan Pidana

5. BAB V Pengertian Islitah

6. BAB VI Aturan Penutup

1. BAB I Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara

2. BAB II Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden 

3. BAB III Tindak Pidana Terhadap Negara Sahabat

4. BAB IV Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaran Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah

5. BAB V Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum

6. BAB VI Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan

7. BAB VII Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan

8. BAB VIII Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, dan Barang

9. BAB IX Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Pemerintah

10. BAB X Tindak Pidana Keterangan Palsu Di Atas Sumpah

11. BAB XI Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas

12. BAB XII Tindak Pidana Pemalsuan Materai, Cap Negara, dan Tera Negara

13. BAB XIII Tindak Pidana Pemalsuan Surat

14. BAB XIV Tindak Pidana Terhadap Asal Usul dan Perkawinan

15. BAB XV Tindak Pidana Kesusilaan

16. BAB XVI Tindak Pidana Penelantaran Orang

17. BAB XVII Tindak Pidana Penghinaan

18. BAB XVIII Tindak Pidana Pembukaan Rahasia

19. BAB XIX Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang

20. BAB XX Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

21. BAB XXI Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin

22. BAB XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh

23. BAB XXIII Tindak Pidana yang Mengakibatkan Mati atau Luka Karena Kealpaan

24. BAB XXIV Tindak Pidana Pencurian

25. BAB XXV Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

26. BAB XXVI Tindak Pidana Penggelapan

27. BAB XXVII Tindak Pidana Perbuatan Curang

28. BAB XXVIII Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan Dalam Menjalankan Usaha

29. BAB XXIX Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan Gedung

30. BAB XXX Tindak Pidana Jabatan

31. BAB XXXI Tindak Pidana Pelayaran

32. BAB XXXII Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana Terhadap Sarana Serta Prasarana Penerbangan

33. BAB XXXIII Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan

34. BAB XXXIV Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

35. BAB XXXV Tindak Pidana Khusus

36. BAB XXXVI Ketentuan Peralihan

37. BAB XXXVII Ketentuan Penutup

Berkas

•   UNDANG-UNDANG NOMOR 1 ... (24213 KB)