JDIH
Beranda
Produk Hukum
Peraturan
Putusan
Artikel
Monografi
Dokumen Langka
Terjemahan
Dokumen Lainnya
Analisis Evaluasi
Penghubung KY
Profil
Sekilas JDIH
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
SOP
Proreg
Berita
Bantuan
FAQ
Kontak Kami
Sunprokum
JDIH
"Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat"
Hubungi Kami
Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
jdih@komisiyudisial.go.id
(021)3905876
Link Terkait
Komisi Yudisial
JDIHN
PPID KY
Karakterisasi Putusan
Sosial Media Kami
Semua Tahun
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1997
1948
4
Semua Produk Hukum
Peraturan Walikota
Peraturan Daerah Kota
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri
Putusan MK
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten
Peraturan Gubernur
Peraturan Bupati
Peraturan Presiden
Artikel Komisi Yudisial
Buku Komisi Yudisial
Dokumen Langka Komisi Yudisial
Terjemahan Peraturan Komisi Yudisial
Dokumen Kerjasama KY
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah
Peraturan Bersama Antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial
Peraturan Komisi Yudisial
Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
Instruksi Ketua Komisi Yudisial
Peraturan Mahkamah Agung
Keputusan Ketua Komisi Yudisial
Surat Edaran Mahkamah Agung
Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial
Putusan Pengadilan
Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
Jurnal
Cari
Produk Hukum
Berikut Adalah Daftar Produk Hukum Pada JDIH
Total:
2
data
Publikasi:
24 Agustus 2024
Artikel Komisi Yudisial Tahun 2024
Putusan MK Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Masuk RUU Pilkada
Artikel
Artikel Komisi Yudisial
Jakarta
Indonesia
3428
28
Publikasi:
24 Agustus 2024
Artikel Komisi Yudisial Tahun 2021
Mangkir Bayar Utang Bisa Dipidana? Begini Penjelasan Hukumnya
Artikel
Artikel Komisi Yudisial
Indonesia
Indonesia
3560
0
Mode Suara Aktif
Mode Suara Non Aktif
Perbesar Teks
Perkecil Teks
Warna Abu-abu
Kontras Tinggi
Kontras Negatif
Latar Belakang Terang
Garis Bawah Tautan
Font Mudah Dibaca
Kembalikan
Ikuti Survei Kami
Klik disini
