SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL – SATU DATA KOMISI YUDISIAL

2026

PERSEKJENKY No. 1, 11 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG SATU DATA KOMISI YUDISIAL

  ABSTRAK

-

Untuk mewujudkan keterpaduan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses di lingkungan Komisi Yudisial, diperlukan pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Komisi Yudisial melalui kebijakan Satu Data. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Satu Data Komisi Yudisial.

-

Dasar hukum Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini adalah UU No. 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011; Perpres No. 68 Tahun 2012; Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 16 Tahun 2020; Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 18 Tahun 2020; PERSEKJENKY No. 6 Tahun 2023.

-

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini diatur tentang penyelenggaraan Satu Data Komisi Yudisial yang meliputi: penyelenggara Satu Data Komisi Yudisial (Walidata, Produsen Data, dan Forum Satu Data); penyelenggaraan Satu Data yang mencakup perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data; Portal Satu Data Komisi Yudisial sebagai media penyimpanan dan akses data; hak akses pengguna data secara gratis; serta partisipasi dan kerja sama dengan instansi pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pihak lainnya.

 CATATAN

:

-          

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 11 Maret 2026.