KOMISI YUDISIAL – TUNJANGAN  

2014

PERSEKJENKY No. 8, BN -/ No. -, 12 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

  ABSTRAK

-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

-

Dasar hukum Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini adalah UU No. 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 1976; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PERPRES No. 68 Tahun 2012; PERPRES No. 115 Tahun 2014; PERMENPAN No. 63 Tahun 2011.  

-

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini diatur tentang tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai fungsi pelaksanaan reformasi birokrasi yang didasarkan pada kelas jabatan, prestasi kerja dan kehadiran. Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap bulan sesuai kelas jabatan. Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu; pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil); pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; dan pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

CATATAN

:

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini mulai berlaku sejak Januari 2015 dan ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2014.