KOMISI YUDISIAL – PENGADUAN WHISTLEBLOWER 

2014

PERSEKJENKY No. 6, BN -/ No. -, 9 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

  ABSTRAK

-

Dalam rangka mewujudkan sistem Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang adil dan bersih, maka perlu diadakan whistleblowing system pada proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, selanjutnya dalam rangka penyempurnaan sistem Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan melalui whistleblowing system pada proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Yudisial, sehingga menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Penanganan Pengaduan Whistleblower Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. 

-

Dasar hukum Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2006; PERPRES No. 106 Tahun 2006; PERPRES No. 70 Tahun 2012; INPRES No. 9 Tahun 2011.  

-

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini diatur tentang penanganan pengaduan whistleblower pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Whistleblower adalah pegawai, pejabat, dan/atau masyarakat yang memiliki informasi/akses informasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Penanganan Pengaduan Whistleblower Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Yudisial bertujuan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan serta persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Yudisial; dan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Yudisial. Pengaduan disampaikan dengan memenuhi syarat yaitu identitas Pemohon; penjelasan informasi pengaduan; bukti permulaan yang dapat mendukung atau menjelaskan adanya dugaan pelanggaran; dan sumber informasi untuk pendalaman lebih lanjut. 

CATATAN

:

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 20 Maret 2014.