KOMISI YUDISIAL – PEDOMAN KEARSIPAN 

2012

PERSEKJENKY No. 6, BN -/ No. -, 45 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PEDOMAN KEARSIPAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

  ABSTRAK

-

Dalam rangka mewujudkan standarisasi dan keseragaman penerapan sistem kearsipan di seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Yudisial agar terwujud tertib administrasi kearsipan yang tepat guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Pedoman Kearsipan Komisi Yudisial Republik Indonesia

-

Dasar hukum Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini adalah UU No. 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; PERPRES No. 68 Tahun 2012; KEPPRES No. 174/M tahun 2005; PERSEKJEN KY No. 4 Tahun 2012. 

-

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini diatur tentang pedoman kearsipan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Arsip merupakan satu sumber informasi penting bagi pengembangan, kelangsungan hidup dan bukti historis suatu organisasi. Peran pentingnya arsip dalam menunjang kelancaran aktivitas manajemen instansi sekaligus bukti pertanggungjawaban nasional menjadi ukuran kinerja dan tingkat keberhasilan suatu pengelolaan arsip secara profesional. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan secara terus menerus melalui pengkajian terhadap pembinaan dan penyempurnaan pengelolaan arsip yang sekaligus untuk mengantisipasi kebutuhan pemanfaatan teknologi informasi. Pedoman Kearsipan ini berisi tentang petunjuk secara teknis di bidang kearsipan sejak dari tahap penciptaan arsip, penggunaan, hingga penyusutan. Kegiatan ini meliputi organisasi dan kebijakan kearsipan, pengurusan surat, penataan berkas dan retrieval, klasifikasi arsip, penyusutan dan jadwal retensi arsip. Penyusunan Pedoman Kearsipan Komisi Yudisial bertujuan sebagai pedoman dan petunjuk dalam penyelenggaraan kegiatan kearsipan dari tahap penciptaan arsip hingga tahap penyusutan; agar adanya standarisasi dan keseragaman dalam penerapan sistem kearsipan di seluruh unit kerja; mewujudkan tertib administrasi umum yang tepat guna dan berhasil guna; menunjang kelancaran komunikasi kedinasan baik lingkungan intern dan ekstern instansi; menjamin keselamatan bahan-bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan yang bernilai historis instansi.

CATATAN

:

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2012.