KOMISI YUDISIAL – STANDAR PELAYANAN PUBLIK

2022

PERSEKJENKY No. 6, BN -/ No. -, 40 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK KOMISI YUDISIAL 

  ABSTRAK

-

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Komisi Yudisial sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan, dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan standar pelayanan publik yang baik sehingga perlu diganti. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Standar Pelayanan Publik. 

-

Dasar hukum Sekretaris Jenderal Peraturan Komisi Yudisial ini adalah UU No. 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011; UU No. 14 Tahun 2018; UU No. 25 Tahun 2009; PERPRES No. 68 Tahun 2012; PERKY No. 8 Tahun 2013; PERKY No. 2 Tahun 2015; PERKY No. 1 Tahun 2016; PERKY No. 3 Tahun 2016; PERKY No. 5 Tahun 2016; PERKY No. 4 Tahun 2016; PERSEKJEN KY No. 1 Tahun 2011; PERSEKJEN KY No. 4 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PERSEKJEN KY No. 4 Tahun 2021.  

-

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini diatur tentang standar pelayanan publik Komisi Yudisial. Standar pelayanan publik Komisi Yudisial terdiri atas standar pelayanan pendaftaran Calon Hakim Agung dan/atau Hakim ad hoc di Mahkamah Agung; standar pelayanan penanganan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH); standar pelayanan konsultasi laporan masyarakat; standar pelayanan informasi perkembangan penanganan laporan masyarakat; standar pelayanan penanganan permohonan pemantauan persidangan; standar pelayanan advokasi hakim; standar pelayanan penerimaan audiensi; standar pelayanan permohonan izin penelitian; standar pelayanan kunjungan perpustakaan Komisi Yudisial; standar pelayanan permohonan informasi publik; dan standar pelayanan penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik pegawai Komisi Yudisial. 

CATATAN

:

-

-

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 23 September 2022.

Peraturan ini diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial.