KOMISI YUDISIAL – STANDAR PELAYANAN PUBLIK 

2023

PERSEKJENKY No. 5, BN -/ No. -, 21 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK KOMISI YUDISIAL

  ABSTRAK

-

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan standar pelayanan publik yang memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga perlu diubah, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik. 

-

Dasar hukum Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini adalah UU No. 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PERPRES No. 68 Tahun 2012; PERKY No. 8 Tahun 2013; PERKY No. 2 Tahun 2015; PERKY No. 1 Tahun 2016; PERKY No. 3 Tahun 2016; PERKY No. 5 Tahun 2016; PERKY No. 4 Tahun 2016; PERSEKJEN KY No. 1 Tahun 2011; PERSEKJEN KY No. 4 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PERSEKJEN KY No. 4 Tahun 2021.  

-

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 tentang standar pelayanan publik Komisi Yudisial. Standar pelayanan publik Komisi Yudisial terdiri atas standar pelayanan pendaftaran akun PREVENT (Peningkatan Kapasitas Hakim, Rekrutmen, dan Advokasi Terintegrasi); standar pelayanan pendaftaran Calon Hakim Agung dan/atau Hakim ad hoc di Mahkamah Agung; standar pelayanan advokasi hakim; standar pelayanan peningkatan kapasitas hakim; standar pelayanan penanganan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH); standar pelayanan konsultasi laporan masyarakat; standar pelayanan informasi perkembangan penanganan laporan masyarakat; standar pelayanan penanganan permohonan pemantauan persidangan; standar pelayanan penerimaan audiensi; standar pelayanan permohonan izin penelitian; standar pelayanan kunjungan perpustakaan Komisi Yudisial; standar pelayanan permohonan informasi publik; dan standar pelayanan penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik pegawai Komisi Yudisial. 

CATATAN

:

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 14 Agustus 2023.