KOMISI YUDISIAL – INTEGRASI BMN 

2022

PERSEKJENKY No. 4, BN -/ No. -, 21 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG INTEGRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA INVENTARIS KANTOR DI KOMISI YUDISIAL

  ABSTRAK

-

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Komisi Yudisial, perlu menetapkan peraturan mengenai pengadaan yang terintegrasi dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) inventaris kantor, pengadaan yang terintegrasi dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) inventaris kantor bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pengelolaan Barang Milik Negara inventaris kantor, sehingga perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Integrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Inventaris Kantor Komisi Yudisial. 

-

Dasar hukum Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini adalah UU No. 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011; PP No. 27 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 181/PMK.06/2016; PERSEKJEN KY No. 4 Tahun 2012. 

-

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini diatur tentang integrasi pengadaan dan pengelolaan barang milik negara inventaris kantor di Komisi Yudisial. Pembaruan minimal BMN Inventaris Kantor dilakukan terhadap 50% (lima puluh persen) dari total seluruh kebutuhan Unit Kerja. Jenis BMN Inventaris Kantor terdiri atas peralatan kantor yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan peralatan kantor non-teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Identifikasi kebutuhan BMN Inventaris Kantor dilakukan oleh Tim Reviu yang terdiri atas unit kerja yang membidangi pengelolaan BMN; dan unit kerja yang membidangi pengelolaan teknologi dan informasi (TIK). Perencanaan kebutuhan BMN Inventaris Kantor dilakukan berdasarkan hasil evaluasi BMN Inventaris Kantor; data BMN Inventaris Kantor yang ada di tahun sebelumnya; pengadaan baru BMN Inventaris Kantor pada tahun berjalan; sisa BMN Inventaris Kantor yang tidak dapat dipenuhi dalam berita acara pemenuhan pada tahun berjalan; dan alokasi anggaran belanja barang.

CATATAN

:

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 26 Juli 2022.