SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL – MANAJEMEN RISIKO

2025

PERSEKJENKY No. 3, 11 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIА.

  ABSTRAK

-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Komisi Yudisial perlu menerapkan manajemen risiko yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern, menjaga integritas organisasi, dan mendukung pencapaian tujuan strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

-

Dasar hukum Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 68 Tahun 2012; PERSEKJENKY No. 6 Tahun 2023.

-

Peraturan ini mengatur infrastruktur manajemen risiko yang meliputi budaya risiko, struktur organisasi, sistem informasi, dan anggaran manajemen risiko. Proses manajemen risiko dilaksanakan melalui lima tahapan: komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko (identifikasi, analisis, evaluasi), respon risiko, serta pemantauan dan pelaporan. Struktur organisasi terdiri dari Pemilik Risiko (Ketua KY, Sekjen, Kabiro/Kapus), Pengelola Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan Unit Pengawas Intern.

-

Implementasi manajemen risiko menggunakan matriks analisis risiko 5x5 dengan kategori risiko meliputi reputasi, keuangan, fraud/kecurangan, hukum, kecelakaan kerja, layanan, kinerja, dan pelanggaran disiplin/etik. Pemantauan dilakukan secara berkala dengan pelaporan triwulanan dan tahunan. Peraturan ini dilengkapi dengan pedoman teknis implementasi dan format-format pemantauan yang komprehensif.

 CATATAN

:

-          

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. yaitu tanggal 29 September 2025.

-          

Peraturan ini dilengkapi dengan 31 hlm lampiran