KOMISI YUDISIAL – STANDAR PELAYANAN PUBLIK

2024

PERSEKJENKY No. 1, 5 HLM.

PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI YUDISIAL

  ABSTRAK

-

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf a UU No. 25 Tahun 2009, Komisi Yudisial sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan. Peraturan sebelumnya (Nomor 6 Tahun 2022 yang diubah dengan Nomor 5 Tahun 2023) masih memiliki kekurangan dan belum mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan publik yang baik, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Tentang Standar Pelayanan Publik di Komisi Yudisial guna menyempurnakan standar pelayanan publik di Komisi Yudisial.

-

Dasar hukum Peraturan Komisi Yudisial ini adalah UU No. 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PERPRES No. 68 Tahun 2012; PERSEKJENKY No. 8 Tahun 2013; PERSEKJENKY No. 2 Tahun 2015; PERSEKJENKY No. 1 Tahun 2016; PERSEKJENKY No. 3 Tahun 2016; PERSEKJENKY No. 4 Tahun 2016; PERSEKJENKY No. 5 Tahun 2016; PERSEKJENKY No. 1 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERSEKJENKY Nomor 1 Tahun 2024; PERSEKJENKY No. 3 Tahun 2024; PERMENPANRB No. 15 Tahun 2014; PERSEKJENKY No. 1 Tahun 2011; PERSEKJENKY No. 6 Tahun 2023.

-

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini diatur tentang Standar Pelayanan Publik  di Komisi Yudisial dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan ini mengatur asas penyelenggaraan pelayanan public di Komisi Yudisial. Standar pelayanan publik di Komisi Yudisial terdiri atas standar pelayanan pendaftaran akun PREVENT (Peningkatan Kapasitas Hakim, Rekrutmen, dan Advokasi Terintegrasi); standar pelayanan pendaftaran Calon Hakim Agung dan/atau Hakim ad hoc di Mahkamah Agung; standar pelayanan advokasi hakim; standar pelayanan peningkatan kapasitas hakim; standar pelayanan penanganan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH); standar pelayanan konsultasi laporan masyarakat; standar pelayanan informasi perkembangan penanganan laporan masyarakat; standar pelayanan penanganan permohonan pemantauan persidangan; standar pelayanan penerimaan audiensi; standar pelayanan permohonan izin penelitian; standar pelayanan kunjungan perpustakaan Komisi Yudisial; standar pelayanan permohonan informasi publik; dan standar pelayanan penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik pegawai Komisi Yudisial. Standar Pelayanan Publik merupakan pedoman bagi para pejabat dan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

 CATATAN

:

-          

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 9 September 2024.

-          

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.