KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI – PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SECARA FLEKSIBEL PADA INSTANSI PEMERINTAH

2025

PERMEN PANRB NO. 4, 12 HLM.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SECARA FLEKSIBEL PADA INSTANSI PEMERINTAH

  ABSTRAK

-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah.

-

Dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2023; PP No. 178 Tahun 2024; PERMENPAN RB No. 1 Tahun 2025.

-

Peraturan ini mengatur mengenai harI kerja, jumlah jamkerja, waktu kerja, jam istirahat; fleksibilitas kerja serta karakteristik tugas kedinasan; jenis fleksibilitas kerja yang meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu, kriteria fleksibilitas kerja, mekanisme penerapan fleksibilitas kerja. kode etik dan kode perilaku penerapan fleksibilitas kerja, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan.

 CATATAN

:

-          

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. yaitu tanggal 21 April 2025.

-          

Peraturan ini dilengkapi dengan 18 hlm lampiran.