MAHKAMAH AGUNG – KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU 

2005

PERMA NO. 03, 6 HLM.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM
KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU 

  ABSTRAK

-

bahwa karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tidak memadai untuk menampung perkembangan permasalahan penanganan perkara keberatan terhadap Putusan KPPU;  bahwa untuk kelancaran pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU, Mahkamah Agung memandang perlu mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU dengan Peraturan Mahkamah Agung; bahwa untuk itu perlu diterbitkan Peraturan Mahkamah
Agung.

-

Dasar hukum Peraturan Mahakamh Agung ini adalah Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perubahan Keempat Tahun 2002; Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad No. 44 Tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg.), Staatsblad No. 227 Tahun 1927; UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985; UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 ; UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-UU No. 5 Tahun 1986 ; UU No. 5 Tahun 1999: UU No. 4 Tahun 2004

-

Dalam Peraturan Mahakamah Agung ini diatur Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU. Pasal 2 Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut; Keberatan atas Putusan KPPU diterima dan diputus oleh Majelis Hakim; Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak.
Pasal 3 Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang- Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Pasal 4  Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU; Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU; Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama, dan memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama; Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut; Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh KPPU diteruskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukkan Mahkamah Agung; Setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan tersebut;  Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirim berkas perkara disertai (sisa) biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk.
Bab V Pelaksanaan Putusan
Pasal 7 Permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, diajukan KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan bersangkutan; Permohonan penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan keberatan, diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha.
 

CATATAN

:

Peraturan Mahkamah Agung ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2005.