MAHKAH AGUNG – PENGADILAN PERIKANAN 

2024

PERMA N0 01, 2007, 5 HLM.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENGADILAN PERIKANAN

  ABSTRAK

-

bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2094 tentang Perikanan mengatur tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan; bahwa Pengadilan Perikanan sebagai pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum dengan beberapa ketentuan yang memiliki kekhususan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut perlu adanya persamaan pemahaman dalam penerapan; bahwa guna mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dan untuk mengisi kekosongan hukum, perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pengadilan Perikanan.

-

Dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung ini adalah UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 5 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.  8 Tahun 2004

-

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang diatur tentang Pengadilan Perikanan. Pasal 1 Kompetensi Relatif adalah wewenang Pengadilan Perikanan sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri setempat. Pasal 3 Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diadili oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan tempat penahaņan terhadap kapal dan/atau orang yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah ZEEI tersebut.Pasal 4 penyidikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai dengan ketentuan Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah wewenang Penyidik Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima Tentara Indonesia.

CATATAN

:

Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2007.