KOMISI YUDISIAL – ADVOKASI HAKIM 

2013

PERKY No. 8, BN 2013/ No. 1530, 8 HLM.

PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG ADVOKASI HAKIM

  ABSTRAK

-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang advokasi hakim.

-

Dasar hukum Peraturan Komisi Yudisial ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011.

-

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini diatur tentang advokasi hakim. Advokasi hakim adalah kegiatan dalam rangka mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim. Advokasi hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip imparsial; profesional; partisipatif; transparan; dan akuntabel. Advokasi hakim terdiri atas penanganan laporan atau informasi; dan pelaksanaan Keputusan Sidang Pleno. Pengolahan laporan atau informasi dilakukan melalui proses penerimaan laporan atau informasi; penelahaan laporan atau informasi; penelusuran laporan atau informasi; analisis laporan atau informasi; dan rekomendasi. Pelapor menyampaikan laporan secara tetulis dalam Bahasa Indonesia kepada Ketua Komisi Yudisial yang memuat identitas Pelapor; identitas Terlapor; pokok laporan; dan data pendukung. Komisi Yudisial menindaklanjuti informasi mengenai tindakan yang dapat merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang memuat pelaku yang diduga merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; pokok informasi; dan data pendukung. 

CATATAN

:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 23 Desember 2013 dan ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2013.