ABSTRAK

-

bahwa Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019 ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan dan penataan desa adat sebagai bagian dari masyarakat hukum adat yang memiliki nilai historis, sosial, dan budaya yang hidup dan berkembang di Provinsi Maluku. Pengaturan ini diperlukan guna memperkuat peran desa adat dalam sistem pemerintahan daerah serta menjamin pelestarian adat istiadat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-

Dasar hukum Perda ini adalah: UUD NRI 1945, UU No. 20 Tahun 1958, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2017, Perda No. 6 Tahun 2016.

-

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: pengakuan dan penataan desa adat; kedudukan dan kewenangan desa adat; kelembagaan adat; serta hubungan desa adat dengan pemerintah daerah.

CATATAN

-

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2019 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 November 2019 dan ditetapkan di Ambon  pada tanggal 13 November 2019.

-

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2019 terdiri dari 8 (delapan) halaman dan 6 (enam) halaman Lampiran.

-

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.