BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN 

2015

PERDAPROV KALSEL No. 10, LD.2015/No. 10, 10 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

  ABSTRAK

-

Untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin agar hak konstitusional setiap warga Negara terjamin, pemberian bantuan hukum yang ada saat ini belum mampu menyentuh secara langsung orang atau kelompok masyarakat miskin untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan ekonomi, Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan kewenangan bagi pemerintah menyelenggarakan bantuan hukum, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

-

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah: UUD 1945; UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No.18 Tahun 2003; UU No. 16 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 42 Tahun 2013; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Kemendagri No. 20 dan No. 77 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No. 03 Tahun 2013; PERMENKUMHAM No. 22 Tahun 2013.

-

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini diatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di provinsi Kalimantan selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas: keadilan; persamaan kedudukan di dalam hukum; perlindungan terhadap hak asasi manusia; keterbukaan; efisiensi; efektifitas; dan akuntabilitas. Selain itu diatur mengenai tujuan dilaksanakannya bantuan hukum; ruang lingkup; penyelenggaraan bantuan hukum; Hak dan Kewajiban penerima Bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum; tata cara pemberian bantuan hukum; tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum; tata kerja; larangan; pendanaan; sanksi administraif; dan ketentuan pidana.

 CATATAN

:

-          

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 20 Oktober 2015 dan ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2015.

-          

Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri atas 4 (empat) halaman.