Abstrak

ABSTRAK

• Peraturan Daerah ini merupakan pedoman pembangunan jangka menengah daerah Kota Bontang untuk periode tahun 2025–2029 yang disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. RPJMD menjadi acuan utama bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta menjadi instrumen penganggaran tahunan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah secara efektif, efisien, terpadu, dan berkelanjutan. Peraturan ini juga memastikan integrasi antara perencanaan daerah dan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahannya; serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
• Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun untuk mewujudkan pembangunan Kota Bontang yang terpadu, harmonis, dan berkesinambungan. RPJMD 2025–2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif. Dokumen ini menjadi landasan utama dalam integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Kota Bontang dengan pembangunan provinsi dan nasional, termasuk mendukung kebijakan pembangunan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Tujuan utama RPJMD adalah memperkuat kinerja pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi daerah, serta memastikan kesinambungan pembangunan berdasarkan kondisi dan dinamika perkembangan daerah.

Catatan

• Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 Agustus 2025.
• Dokumen pelaksanaan berupa penjabaran indikator kinerja dan pendanaan RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota sebagai tindak lanjut dari implementasi Peraturan Daerah ini.

Berkas Peraturan

Peraturan Terkait

Perubahan Peraturan

Keterangan Tambahan