PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA

2024

PERDAKABUPATEN LUWU TIMUR No. 1, B.HK.01.018.24, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DI DAERAH

ABSTRAK

:

-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan  Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

-

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur ini adalah  UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1997, UU No. 7 Tahun 2003, UU No. 35 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 menjadi UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 44 Tahun 2010, PP No. 25 Tahun 2011, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 45 Tahun 2017, PP No.23 Tahun 2010, PERMENDAAGRI No. 12 Tahun 12 Tahun 2019, PERMENKES No. 50 Tahun 2015, PERDA PROPINSI SULAWESI SELATAN No. 5 Tahun 2022.

-

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur ini diatur tentang Asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan peredaran Narkotika, membebaskan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, melindungi seluruh lapisan masyarakat dasri ancaman resiko penyalagunaan dan peredaran narkotika; antisipasi dini oleh Pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkotika; penanganan terpadu oleh pemerintah terhadap pecandu, penyalaguna dan korban penyalagunaan narkotika; penyediaan layanan rehabilitasi oleh pemerintah; pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyrakat terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalgunaan dan peredaran Narkotika;  pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran Narkotika.

CATATAN

:

-

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 7 Mei 2024 dan ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2024;

-

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.