Abstrak

ABSTRAK

• Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan darurat bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sistem ini dirancang untuk menjamin keterpaduan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penanganan darurat bencana melalui satu kesatuan komando yang terstruktur, terkoordinasi, dan terintegrasi. Peraturan ini mengatur aktivasi sistem komando berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana, meliputi Status Siaga Darurat, Status Tanggap Darurat, dan Status Transisi Darurat ke Pemulihan, guna mengendalikan ancaman bencana serta menanggulangi dampak yang ditimbulkan secara cepat dan tepat.
• Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana; serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
• Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2025 ini menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Daerah (Posko PDBD) dan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Daerah (Pos Lapangan PDBD). Posko PDBD berperan sebagai pusat pengendali operasi penanganan darurat bencana, sedangkan Pos Lapangan PDBD berfungsi sebagai pelaksana operasi di lokasi bencana dan/atau lokasi pengungsian. Peraturan ini juga mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan penanganan darurat bencana berjalan sesuai rencana, prosedur, waktu, dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga mendukung perlindungan masyarakat, pengurangan risiko bencana, serta keberlangsungan pembangunan daerah.

Catatan

• Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 7 Februari 2025.
• Struktur organisasi Posko PDBD dan Pos Lapangan PDBD ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Berkas Peraturan

Peraturan Terkait

Perubahan Peraturan

Keterangan Tambahan