Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta asas-asas hukum yang diakui. Undang-Undang ini berisi Buku Kesatu dan Buku Kedua. 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain Dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian memuat mengenai pendidikan tinggi pada Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian beserta penyelenggaraannya; evaluasi dan akreditasi; dan sanksi administratif atas pelaksanaan pendidikan tinggi pada Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 Tahun 2022

Instruksi Sekretaris Jenderal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Rapat atau Pertemuan di Luar Kota

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial memuat mekanisme standar pelayanan publik Komisi Yudisial dan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan standar pelayanan publik yang baik sehingga perlu diganti.