Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memuat ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan memuat mengenai badan hukum pendidikan pemerintah, badan hukum pendidikan pemerintah daerah, badan hukum pendidikan masyarakat, badan hukum pendidikan penyelenggara. 

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 01/PER/SET.KY/XI/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial memuat tata cara penyelesaian jika terjadi kerugian negara di lingkungan Komisi Yudisial.

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 02/PER/SET.KY/X/2007 Tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Yudisial RI memuat mengenai pengembangan sumber daya manusia Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial secara terencana dan terprogram dengan memperhatikan pencapaian visi dan misi Komisi Yudisial sehingga dapat memberi kesempatan kepada pegawai Komisi Yudisial untuk mengikuti tugas belajar, pelatihan dan atau penelitian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memuat mengenai siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, ketentuan pidana.