Please enable JS

Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung

19 Jun 2016 / Administrator / Peraturan Komisi Yudisial
Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung memuat ketentuan prosedural dalam seleksi calon Hakim ad hoc, serta kriteria-kriteria yang harus dipenuhi calon Hakim ad hoc.
Selengkapnya

Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik

08 Jun 2016 / Administrator / Peraturan Komisi Yudisial
Peraturan Komisi Yudisial RI  Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik memuat ketentuan mengenai Layanan Informasi Publik Komisi Yudisial.
Selengkapnya

Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Seleksi Calon Hakim Agung

29 Jan 2016 / Administrator / Peraturan Komisi Yudisial
Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung memuat ketentuan prosedural dalam seleksi calon Hakim Agung, serta kriteria-kriteria yang harus dipenuhi calon Hakim Agung.
Selengkapnya

Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung

29 Jan 2016 / Administrator / Peraturan Komisi Yudisial
Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung memuat ketentuan prosedural dalam seleksi calon Hakim ad hoc, serta kriteria-kriteria yang harus dipenuhi calon Hakim ad hoc.
Selengkapnya

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penegakan Hukum Disiplin Pegawai dalam Rangka Pembayaran Uang Layanan Persidangan dan Uang Layanan Penanganan/Penyelesaian Laporan Masyarakat

29 Jan 2016 / Administrator / Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penegakan Hukum Disiplin Pegawai dalam Rangka Pembayaran Uang Layanan Persidangan dan Uang Layanan Penanganan/Penyelesaian Laporan Masyarakat memuat mengenai pengaturan ketentuan hari dan jam kerja, serta ULS dan ULP. 
Selengkapnya