Please enable JS

JDIH Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Yudisial

Pencarian dokumen

about us
about us
about us

PRODUK HUKUM TERBARU

04Des

Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan Whistleblower Pengadaan Barang dan jasa

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan Whistleblower Pengadaan Barang dan jasa
01Nov

UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PEMBUKAAN(Preambule)Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang
01Nov

Perubahan UU ITE No. 11 Tahun 2008 UU No. 19 Tahun 2016 2016

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Dasar Hukum :Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, dan UU No. 11 Tahun 2008.UU ini mengatur tentang :Beberapa ketentuan dalam
01Nov

HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

Peraturan Pemerintah
bahwa tanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggara-kan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;bahwa oleh karena itu pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan bagi semakin terjaminnya
01Nov

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan UU Nomor 12 Tahun 2011 2011

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Dasar Hukum :Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Perka Lemsaneg ini mengatur tentang :Ketentuan Umum;Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan;Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri dari:Bagian Kesatu              : Perencanaan UUBagian Kedua               : Perencanaan PPBagian Ketiga               : Perencanaan PerpresBagian Keempat           : Perencanaan Perda

Sekilas JDIH

"Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat"